Gesek tunai, surcharge, dan double swipe: tiga praktik kartu kredit yang dilarang BI

Bank Indonesia melarang tiga praktik yang masih sering ditemui pemegang kartu kredit:

Gesek tunai (gestun): pembelian fiktif di merchant yang lalu membayarkan uang tunai kepada pemegang kartu dikurangi potongan.
Surcharge: biaya tambahan, biasanya 2–3,5%, yang dibebankan merchant karena Anda membayar dengan kartu kredit.
Double swipe: kartu digesek di mesin kasir merchant selain di mesin EDC, sehingga data kartu terekam di luar kebutuhan transaksi.

Dasar aturannya kini PBI 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Pasal 52 ayat (1) melarang penyedia barang dan/atau jasa mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna jasa, dan ayat (2) mewajibkan penyedia jasa pembayaran (acquirer) memastikan larangan itu dipatuhi. Pasal 51 ayat (2) mewajibkan acquirer menghentikan kerja sama dengan merchant yang merugikan, dan penjelasannya menyebut gesek tunai kartu kredit dan surcharge sebagai contoh. Halaman edukasi BI masih merujuk aturan lama, yaitu Pasal 8 ayat (2) PBI 11/11/PBI/2009 (gestun dan surcharge) dan Pasal 34 huruf b PBI 18/40/PBI/2016 (double swipe sebagai penyalahgunaan data nasabah). Kedua PBI itu dicabut oleh PBI 23/6/PBI/2021 (Pasal 273) sejak 1 Juli 2021, tetapi BI tetap menyebut double swipe sebagai praktik yang dilarang. Bila Anda menemukannya, tolak, simpan bukti, dan laporkan.

Panduan ini bagian dari kesalahan umum pemegang kartu kredit.

Tiga praktik dalam satu tabel

Praktik	Bagaimana terjadi	Mengapa dilarang	Risiko bagi Anda
Gesek tunai	Transaksi belanja fiktif, Anda menerima uang tunai dikurangi potongan	Merugikan konsumen dan penerbit; menyamarkan penarikan tunai	Potongan besar, utang bertambah, kartu bisa diblokir
Surcharge	Kasir menambah persentase bila bayar pakai kartu kredit	Konsumen membayar lebih dari harga barang	Anda membayar biaya yang seharusnya tidak ada
Double swipe	Kartu digesek di mesin kasir selain EDC	Data kartu terekam tanpa kebutuhan	Data bisa bocor dan disalahgunakan

Gestun: mengapa terlihat murah tetapi mahal

Contoh ilustratif. Anda butuh Rp3.000.000. Jasa gestun mengenakan potongan 3%, jadi Anda menerima Rp2.910.000, sedangkan tagihan kartu bertambah Rp3.000.000.

Biaya langsung: Rp90.000.
Bila tagihan dilunasi penuh pada jatuh tempo, tidak ada bunga belanja. Karena itu gestun terlihat "lebih murah" dari tarik tunai resmi.
Tetapi orang yang memakai gestun biasanya tidak bisa melunasi penuh. Bila saldo dibawa, bunga sampai 1,75% per bulan berjalan atas Rp3.000.000 penuh.
Transaksi bisa terdeteksi sebagai penyalahgunaan. Penerbit dapat memblokir kartu atau menolak reward dari transaksi itu.

Gestun juga sering menjadi tanda utang mulai berputar, yaitu memakai kartu untuk membayar kartu. Bila Anda berada di titik ini, baca tagihan macet dan restrukturisasi. Untuk perbandingan biaya tarik tunai resmi, lihat tarik tunai kartu kredit.

Surcharge: hak Anda di kasir

Surcharge biasanya muncul dengan kalimat seperti "kalau pakai kartu kredit kena 3%". Sanksinya dari sisi industri: acquirer dapat memutus kerja sama dengan merchant dan memasukkannya ke daftar hitam, sedangkan BI dapat membatasi acquirer.

Yang bisa Anda lakukan:

Sampaikan dengan sopan bahwa surcharge dilarang ketentuan BI.
Bila merchant tetap memaksa, Anda boleh memilih membayar dengan cara lain atau membatalkan pembelian.
Bila surcharge sudah terlanjur dibayar, simpan struk yang menunjukkan tambahan biaya, catat nama dan alamat merchant, tanggal, dan nominal.
Laporkan ke penerbit kartu Anda dan ke BI, misalnya lewat BI Bicara 131 atau kantor perwakilan BI setempat. Lihat cara mengadu.

Hitungan ilustratif. Surcharge 3% atas belanja Rp2.000.000 = Rp60.000. Cashback kartu 1% atas transaksi itu hanya Rp20.000. Membayar surcharge berarti Anda rugi Rp40.000 dibanding membayar tunai, bahkan setelah reward.

Pembayaran QRIS. Biaya pemrosesan QRIS (MDR) adalah biaya merchant. Konsumen tidak boleh dibebani tambahan karena membayar dengan QRIS, termasuk QRIS dengan sumber dana kartu kredit. Lihat KKI dan QRIS.

Double swipe: lindungi data kartu

Double swipe terjadi ketika kasir menggesek kartu di mesin EDC untuk transaksi, lalu menggeseknya lagi di mesin kasir atau perangkat lain. Data seperti nomor kartu dan tanggal kedaluwarsa bisa terekam di sistem merchant. Kebocoran data sering bermula dari praktik seperti ini.

Yang bisa Anda lakukan:

Perhatikan kartu saat diproses. Minta kartu hanya digesek atau dimasukkan ke mesin EDC.
Gunakan transaksi nirsentuh atau QRIS bila tersedia, agar kartu tidak berpindah tangan.
Bila melihat double swipe, tolak dengan sopan, lalu laporkan ke penerbit.
Aktifkan notifikasi transaksi dan pantau transaksi daring yang tidak dikenal. Lihat transaksi tidak dikenal dan penipuan.

Kasus ilustratif dan cara menanganinya

Kasus A: toko elektronik. Kasir berkata harga Rp5.000.000 menjadi Rp5.150.000 bila dibayar dengan kartu kredit. Pembeli menyampaikan bahwa surcharge dilarang, lalu meminta harga normal. Kasir menolak. Pembeli membayar dengan kartu debit dan mencatat nama toko serta tanggalnya. Ia kemudian melapor ke penerbit kartunya dengan kronologi singkat.

Kasus B: iklan "cairkan limit kartu kredit". Seseorang melihat iklan media sosial yang menawarkan "pencairan limit" dengan potongan kecil. Jasa itu meminta foto kartu depan-belakang dan OTP untuk "verifikasi". Ini adalah gestun, dan sekaligus pola penipuan. Data kartu dan OTP bisa dipakai untuk transaksi lain. Langkah yang tepat adalah tidak melanjutkan. Bila data sudah terkirim, segera blokir kartu.

Kasus C: restoran. Setelah pembayaran di mesin EDC, kasir menggesek kartu sekali lagi di mesin kasir. Pelanggan bertanya, dan kasir menjawab "untuk pencatatan". Pelanggan melaporkannya ke penerbit dan memantau notifikasi transaksi selama beberapa minggu berikutnya.

Dokumen untuk laporan

Struk transaksi, terutama yang menunjukkan surcharge.
Foto papan pengumuman merchant, bila ada tulisan surcharge.
Nama dan alamat merchant, tanggal, dan jam.
Lembar tagihan kartu yang memuat transaksi.
Kronologi singkat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah merchant boleh menetapkan minimum transaksi untuk kartu kredit?

Kebijakan minimum transaksi berbeda dari surcharge. Bila Anda menganggap praktik merchant merugikan, tanyakan ke penerbit atau BI dengan menyertakan bukti.

Apakah gestun ilegal bagi pemegang kartu juga?

Larangan dalam ketentuan BI ditujukan pada praktik di sistem pembayaran, yaitu merchant dan acquirer. Bagi pemegang kartu, gestun tetap berisiko: biaya tinggi, kartu dapat diblokir, dan transaksi bisa dianggap pelanggaran syarat kartu.

Bagaimana bila merchant di luar negeri memungut surcharge?

Larangan BI berlaku untuk sistem pembayaran di Indonesia. Di luar negeri, aturan setempat yang berlaku.

Sumber resmi

Bank Indonesia: PBI 23/6/PBI/2021 (Pasal 51–52) dan halaman edukasi larangan praktik double swipe, gesek tunai, dan surcharge
BI Bicara 131: pengaduan sistem pembayaran
Pasal.id: naskah peraturan yang dapat dibaca daring
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI): informasi industri kartu kredit